2.5.8. Pembetulan (Pasal 16 UU KUP)

Atas permohonan Anda ataupun karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan:

  1. Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
  2. Surat Tagihan Pajak;
  3. Surat Keputusan Pembetulan;
  4. Surat Keputusan Keberatan;
  5. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
  6. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
  7. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; (dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.)
  8. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
  9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; (dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak.)
  10. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
  11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
  12. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
  13. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
  14. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
  15. Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan Bangunan. yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Segmentasi: