2.3.3. Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013)

Anda sebagai WP yang membayar PPh Final sebesar 1% sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 dengan menggunakan SSP sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Informasi Lebih Lanjut

Pasal 2 PER-38/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2013

  1. Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-1:untuk arsip Wajib Pajak; lembar ke-2:untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lembar ke-3:untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP lembar ke-4:untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
  3. Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  4. Tata cara pengisian formulir SSP dilakukan berdasarkan Petunjuk Pengisian SSP sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
  5. Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10 ayat (1) PMK-107/PMK.011/2013 :

WP wajib menyetor PPh final ini ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Pasal I PER-38/PJ/2009 s.t.d.d. PER-24/PJ/2013

Menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 8 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 14 Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri dalam Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Segmentasi: 
Proses: