| Home | Kurs Pajak | Download | Aplikasi | Peraturan | Informasi | Link Situs | Profile | Serba Serbi | Kontak | Saran | Site Map |
| SPT Tahunan PPh OP | SPT Tahunan PPh Badan | SPT PPh Psl 21 | SPT Masa PPh | SPT Masa PPN | Bukti Potong | Daftar Bukti Potong | Lainnya |
| Jenis Wajib Pajak | Jenis Pajak | Prosedur Administrasi Perpajakan | Hak & Kewajiban WP | Kode etik | Panduan Pelayanan | Tarif dan PTKP | Norma |
| galery and video streaming | Artikel dan Opini | Siaran Pers | Perpustakaan Pajak | Pengumuman | Berita Pajak | Informasi Lainnya |
|
|
|
MEMBIDIK PELAJAR DAN MAHASISWA SEBAGAI AGENT OF CHANGE DI BIDANG PERPAJAKAN
 Pelajar dan Mahasiswa merupakan kaum elite yang dirasa bisa diandalkan dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Pelajar dan Mahasiswa bukanlah hanya sekedar orang yang belajar di sekolah dan perguruan tinggi.
Selanjutnya
DITJEN PAJAK BAKAL SERTIFIKASI NPWP
 JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana mensertifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya agar pemegang NPWP juga bisa mengakses infrastruktur ekonomi. Ditjen Pajak menargetkan, rencana tersebut bisa terealisasi pada 2012-2013 nanti. Sehingga, semua pemegang NPWP sudah bisa mendapatkan certificate authority (CA). "Prosesnya tak lama, tinggal memverifikasi data-data yang sudah ada, kami saat ini sedang mengkaji sistemnya," kata Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Perpajakan Ditjen Pajak Hario Damar, akhir pekan lalu.
Selanjutnya
TUNGGAKAN PAJAK RP1,5 TRIILUN
 MESKIPUN berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tunggakan pajak di Jawa Timur hingga Agustus 2010 mencapai Rpl,5 triliun. "Sebagian besar pajak yang belum terbayarkan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) di atas Rp600 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim I Suharno di Kota Surabaya, kemarin. Menurutnya, meskipun tunggakan meningkat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I mencatat prestasi gemilang dalam penerimaan pajak di Jawa Timur.
Selanjutnya |
4. MALAYSIA DAN RI PANGKAS PAJAK 5. BIAYA PPH 15 PELAYARAN AKAN NAIK 6. PERBANKAN DIMINTA SIAPKAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS 7. DAERAH BELUM SIAP TANGANI PBB-BPHTB 8. PEMERINTAH PERANGI PRAKTIK TRANSFER PRICING 9. RI SIAP BUKA INFORMASI BANK DAN PAJAK 10. INSAFLAH PARA PENGEMPLANG PAJAK! |
|
|
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-89/PJ/2010, Tanggal 16 August 2010tata cara penerbitan/pengesahan dan pemanfaatan surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-86/PJ/2010, Tanggal 11 August 2010pemberitahuan berlakunya protokol perubahan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3b) antara pemerintah malaysia dan protokolnya PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-11/PJ/2010 RALAT, Tanggal 10 August 2010ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-11/pj/2010 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, dan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang dollar amerika serikat SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-85/PJ/2010, Tanggal 9 August 2010petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-46/pj/2008 tentang tata cara pengawasan pemindahbukuan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tempat pembayaran elektronik PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-39/PJ/2010, Tanggal 9 August 2010perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-160/pj/2005 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-40/PJ/2010, Tanggal 9 August 2010pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang bagi wajib pajak luar negeri |
Pencanangan Nilai-nilai Organisasi Direktorat Jenderal Pajak Menuju Suksesnya Reformasi Perpajakan Jilid II Jakarta, 18 Agustus 2010, Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptarjo, beserta seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini melakukan pencanangan nilai-nilai organisasi DJP yang disebut dengan "DJP Maju, PasTI". Selengkapnya Penyerahan berkas perkara kasus faktur pajak tidak sah (tidak berdasar transaksi sebenarnya) atas nama tersangka AH (22 Juni 2010) |
